Tanpa terduga-duga dan tak tersangka-sangka -- di tengah hiruk kegaduhan Pilpres pada saat orang berpuasa Ramadhan yang diliputi fitnah, ghibah, namimah, hasut, marah, dan luapan nafsu angkara -- Pesantren Sufi mengadakan peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan diskusi singkat yang dihadiri santri, mahasiswa, aktivis, warga kampung, dan simpatisan pendukung masing-masing Capres. Sufi tua yang jadi pembicara utama didampingi Sufi Sudrun memaparkan kemungkinan-kemungkinan dari alasan-alasan ditetapkannya sebuah dekrit oleh presiden, sebagaimana terjadi 55 tahun silam, bisa terjadi di masa mendatang. Maksudnya, jika Pilpres gagal dan berakibat serius bagi keselamatan negara tidak tertutup bagi kemungkinan ditetapkannya dekrit presiden sebagaimana terjadi pada 5 Juli 1959.Penasaran dengan paparan Sufi tua dari kemungkinan ditetapkannya sebuah dekrit di masa yang akan datang, terutama terkait dengan kemungkinan dari gagalnya Pilpres 2014, Marholi bertanya sambil mengacungkan tangan,”Apakah mungkin dekrit dilakukan di masa mendatang, mengingat tatanan kenegaraan dan pemerintahan Indonesia sekarang ini sudah mapan? Bukankah semua aturan perundang-undangan sudah ada dan tinggal menjalankan saja, mbah?”
“Jika terjadi chaos yang membahayakan negara,” sahut Sufi tua cepat,”Bisa saja presiden mengambil kebijakan dengan menyatakan keadaan darurat militer melalui dekrit presiden dengan menyiapkan waktu tertentu untuk menyelenggarakan Pilpres yang demokratis.”
“Maaf mbah,” tukas Marholi makin penasaran,”Apakah sampeyan melihat kemungkinan bagi terjadinya chaos dalam Pilpres 2014 ini?”
Sufi tua menganggukkan kepala, membenarkan pertanyaan Marholi.
“Dengan argumen-argumen dan alasan-alasan apa sampeyan melihat kemungkinan dari pecahnya chaos yang mengoyak-moyak ketenangan rakyat Indonesia sekarang ini?” sergah Marholi ingin tahu.
“Pertama-tama,” kata Sufi tua memaparkan argumentasinya,”Pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pemilihan yang dilaksanakan tanpa dasar konstitusi adalah pemilihan inkonstitusional dan hasilnya adalah illegal.”
“Menurut Pak Soleman B. Ponto, (Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2012-2013), akibat pemilihan yang inkonstitusional, pihak-pihak yang menang dalam Pemilu, baik Presiden maupun Wakil Presiden, semuanya dianggap tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan anggapan bahwa Pemilu 2014 inkonstitusional, sangat mungkin pihak terkait, baik para pemenang Pemilu maupun pihak yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat sang pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran. Jika dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang, maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke konflik bersenjata. Chaos bisa terjadi secara alamiah atau bisa pula akibat rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan akibat kondisi ini. Dalam keadaan chaos itulah presiden bisa mengambil kebijakan penyelamatan Negara dengan menetapkan dekrit presiden.”
“Maaf mbah, maaf,” tanya Azumi menyela,”Apakah menurut sampeyan sekarang ini sudah memungkinkan bagi terjadinya chaos? Maksud saya sebelum atau pasca Pilpres chaosnya?”
“Benar mbah,” tukas Daitya menimpali,”Apakah menurut sampeyan chaos nanti alamiah akibat konflik sosial dari Pilpres yang terlalu bebas ataukah ada unsur invisible hand yang merekayasa?”
“Bisa kedua-duanya,” jawab Sufi tua menjelaskan,”Terutama jika kita menggunakan kerangka berpikir Post Hegemony, yaitu pemikiran yang berpijak pada fakta riil dan obyektif tanpa diikuti pandangan dogmatik-doktriner, tanpa prasangka buruk, tanpa emosi kemarahan, tanpa kebencian dan permusuhan. Dengan pemikiran yang jernih berdasar fakta riil, tentu akan kita dapati kerangka pikir yang benar dan terang dalam menganalisis sesuatu.”
“Contohnya bagaimana, mbah?”
“Menurutmu siapa yang menerbitkan dan menyebar-luaskan tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan dan memfitnah Capres Jokowi?” tanya Sufi tua menyelidik.
“Pasti para pendukung Capres Prabowo!” sahut Daitya dan Azumi hampir bersamaan.
“Pikiranmu masih diliputi prasangka buruk yang menjadikan nalar berpikirmu tidak jernih sehingga kamu tidak akan memperoleh kebenaran faktual,” kata Sufi tua tegas.
Azumi dan Daitya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sebentar kemudian Daitya berkata,”Benar juga mbah. Menurut kabar yang men-setting dan mendanai serta menyebar-luaskan Tabloid Obor Rakyat adalah pejabat Sekretariat Negara. Hmm mulai faham saya.”
“Bagaimana kebijakan yang diambil partai status quo yang mrotoli akibat anggota-anggotanya terjerat aneka kasus korupsi?” tanya Sufi tua menguji daya nalar Daitya.
“PKB yang sejak awal sami’na wa atho’na serta pejah gesang nderek koalisi partai status quo, mendadak tanpa pamitan resmi mendukung Capres Jokowi. Partai-partai ‘Islam’ anggota koalisi partai status quo beramai-ramai mendukung Capres Prabowo. Itu seperti Role Playing dalam teater, seni bermain peran,” kata Daitya menduga-duga.
“Partai status quo sendiri bagaimana?” tanya Sufi tua masih menguji daya nalar Daitya.
“Sebagian besar anggota partai masuk ke dalam barisan Capres Prabowo. Sebagian kecil, seperti Ruhut dan Dahlan, ikut mendukung barisan Capres Jokowi. Wah wah semakin jelas ini Role Playingnya,” kata Daitya manggut-manggut mulai memahami pemikiran Sufi tua.
“Apakah kicauan Fahri di twitter itu murni keluar dari arogansi pribadinya atau ada hidden agenda untuk memancing kemarahan pihak Jokowi dan para santri agar bereaksi keras?” tanya Sufi tua.
“Kalau baca redaksi kicauan Fahri, kayaknya tidak perlu para santri merasa sangat tersinggung dan marah. Para santri kan terbiasa berpikir logis dan masuk akal dengan berbagai macam perbedaan pendapat karena mereka memiliki tradisi Bahtsul Masa’il, yaitu tradisi beradu argumen dengan kaidah-kaidah epistemologi keilmuan dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Jadi reaksi berlebihan PKB yang mengatas-namakan santri untuk mendesak Fahri meminta maaf dan bahkan akan mengerahkan massa untuk mengepung kantor PKS, itu jadi sesuatu tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada, karena tindakan itu potensial menuju konflik,” kata Daitya menyimpulkan.
“Kalian ikuti tidak ‘perang’ antar media televisi dalam Pilpres ini?”
“Wah kelihatan sekali peran masing-masing televisi untuk mengajak publik berpikir ke arah konflik dan penyesatan pikiran. Publik dibodohkan oleh opini-opini negatif dan klaim-klaim berlebihan dari analisis-analisis murahan kelas the man on the street. Publik dibingungkan oleh hasil survey yang berbeda satu sama lain. Bagaimana hasil survey yang ditayangkan televisi satu bisa jauh berbeda dengan hasil survey yang ditayangkan televisi lain?” kata Daitya berkomentar.
“Menurut kalian, apa yang paling berbahaya dari ‘perang’ antar media massa elektronik itu selain opini-opini negatif dan hasil survey yang berbeda?”
“Munculnya kasus-kasus Megascandal seperti Mafia Migas, Hambalang, Century Bank, Pelanggaran HAM, Perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datuk yang akan mengguncang Negara,” kata Daitya menyimpulkan.
“Menurut kalian, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang kemungkinan akan terlibat dalam kasus-kasus Megascandal itu?” tanya Sufi tua menguji daya nalar Daitya,”Karena tidak ada pihak yang menghadapi bahaya berdiam diri mengakui kesalahan yang membawa akibat fatal.”
“Saya ikut pandangan sampeyan mbah,” kata Daitya ketawa,”Pilpres dibikin chaos lalu diatasi dengan dekrit presiden untuk alasan penyelamatan Negara.”
“Bagus,” sahut Sufi tua mengacungkan ibu jari tangan kanan ke atas,”Kamu sudah bisa menggunakan kerangka berpikir Post Hegemony. Tapi ada satu hal yang harus kalian sadari semua.”
“Apa itu mbah?”
“Jangan pernah menganggap hasil simpulan pemikiran Post Hegemony itu sebagai Kebenaran haqq qi. Karena semua hasil pekerjaan akal bersifat tentatif dan spekulatif. Itu artinya, simpulan Daitya bisa saja salah,” kata Sufi tua mengingatkan.
“Kami faham mbah,” kata Daitya mengangguk-angguk,”Tapi apa yang harus kami lakukan agar tidak terjadi chaos dalam Pilpres ini?”
“Ikuti sabda Rasul Saw yang memerintahkan dan mencontohi kita untuk senantiasa SABAR dan TAWAKKAL selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Sekali pun kita dibikin sakit hati dan diajak bertengkar, hendaknya kita mengatakan “aku sedang berpuasa’. Jadi sekarang ini kalian mau ikuti petunjuk dan contoh dari Rasul Saw ataukah ikut ajakan nafsu rendah duniawi untuk mengumbar prasangka buruk, kemarahan, kebencian, firnah hingga membuat kerusuhan di muka bumi,” kata Sufi tua.
“Kita, para santri pasti tidak ikut terlibat rebut-ribut mbah. Kami ikuti ketetapan para sufi untuk pasif dalam pemilihan apa pun,” kata Marholi mewakili teman-temannya sambil menoleh ke arah Widodo, tokoh pemuda kampung pendukung Capres Jokowi dan ke arah Subianto, tokoh pemuda kampong pendukung Capres Prabowo.
Merasa disindir, Widodo dan Subianto serentak berdiri. Sambil mengangkat tangan kanan ke atas mereka berseru,”Kami sepakat untuk kampanye damai. Kita saudara. Jangan kita mau diadu!”
“Alhamdulillah!”
Widodo dan Subianto pun berangkulan dan bersepakat untuk tidak terpancing amarah yang bisa berakibat konflik horizontal yang merugikan semua pihak, baik Negara maupun anak-anak bangsa. Mereka sadar tentang adanya bahaya yang jauh lebih besar jika mereka sampai terprovokasi dan beradu otot dalam konflik horizontal yang merugikan.
Posted by agus sunyoto
0 komentar:
Posting Komentar